Pelanggaran HAM Berpotensi Ditimbulkan Dari RUU Terorisme

Pemerintah tengah menggodok RUU Terorisme untuk segera dapat diresmikan. Pegiat HAM menilai rancangan undang-undang tersebut terkesan dipaksakan.

Mereka menyebut, apa yang diatur pemerintah dalam RUU tersebut bertentangan dengan hukum. Bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum hingga perenggutan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Teroris itu dikategorikan sebagai tindak pidana , kalau kita sepakat terorisme itu pidana, penanganan harusnya sesuai hukum, tidak boleh di luar hukum,” kata Aktivis Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor KontraS, Jakarta Pusat,diberitakan detiknews, Jumat (29/4/2016).

“Kami melihat RUU ini masih jauh dari perspektif hukum tadi. Bertentangan dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum,” imbuh dia.

Miko meminta adanya peninjauan ulang yang dilakukan pemerintah terhadap kebijakan ini. Terlebih, Miko menilai, RUU ini lebih menggunakan pendekatan perang ketimbang pendekatan hukum.

“Evaluasi meneyeluruh terhadap penindakan terduga teroris. Indonesia sebagai negara demokratis, RUU ini lebih kepada pendekatan perang, dalam beberapa pasalnya,” ungkap Miko dalam konferensi pers yang juga dihadiri Pegiat HAM dari KontraS, ICJR dan Imparsial.

Hal lain yang menjadi sorotan Miko adalah penggunaan kata terduga. Dia menekankan seharusnya pemerintah menggunakan kata tersangka yang lebih jelas artinya.

“Kata terduga, terduga itu tida

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *